Mediainfo.biz – Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Artikel ini mengulas latar belakang, peluang, tantangan dan dampaknya bagi Indonesia.
Pada awal tahun 2025, Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS — blok kerja sama ekonomi dan politik negara-negara berkembang yang terdiri dari Brazil, Russia, India, China, dan South Africa. Bergabungnya Indonesia merupakan langkah strategis yang menunjukkan bahwa negara ini ingin memainkan peran lebih besar di arena global sekaligus memperkuat posisinya dalam kolaborasi negara berkembang.
Dalam artikel ini, kita akan membahas latar belakang bergabungnya Indonesia dengan BRICS, manfaat yang bisa diperoleh, tantangan yang menanti, serta implikasi bagi diplomasi dan ekonomi Indonesia.
BACA JUGA : Kasus Onadio Leonardo: Fakta, Dampak & Pembelajaran
Latar Belakang Keanggotaan Indonesia dalam BRICS
Keputusan Indonesia untuk bergabung B.R.I.C.S tidak datang secara tiba‐tiba. Beberapa faktor yang mendorong keanggotaan ini antara lain:
- Indonesia memiliki ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan populasi yang besar, sehingga kehadirannya membawa bobot tersendiri.
- BRICS sendiri telah mengalami ekspansi dan ingin memperkuat posisinya sebagai blok negara berkembang yang menuntut peran lebih besar dalam sistem global.
- Bagi Indonesia, keanggotaan B.R.I.C.S dilihat sebagai instrumen diplomasi yang membantu mewujudkan kebijakan luar negeri bebas aktif: memperluas jaringan, menjaga kemandirian, serta meningkatkan kerjasama Selatan‐Selatan.
Pada 7 Januari 2025, pengumuman resmi diterbitkan bahwa Indonesia menjadi anggota penuh B.R.I.C.S. Ini menjadikan Indonesia negara Asia Tenggara pertama yang masuk B.R.I.C.S, yang sekaligus memperkuat posisi strategisnya di kawasan dan global.
Peluang yang Dapat Diambil
Bergabungnya Indonesia ke B.R.I.C.S membuka sejumlah peluang penting, antara lain:
1. Diversifikasi Mitra Ekonomi dan Investasi
Keanggotaan B.R.I.C.S memungkinkan Indonesia untuk memperluas jaringan kerjasama di negara‐negara anggota maupun mitra BRICS. Hal ini memberi akses kepada pasar, investasi, dan proyek infrastruktur baru.
2. Akses ke Mekanisme Keuangan Alternatif
Sebagai anggota BRICS, Indonesia memperoleh peluang untuk mengakses lembaga keuangan seperti New Development Bank (NDB) dan skema kerjasama yang berkembang di luar kerangka finansial tradisional Barat. Hal ini bisa mendukung pembiayaan pembangunan, energi terbarukan, dan proyek strategis lainnya.
3. Penguatan Peran Global dan Diplomasi
Indonesia kini memiliki posisi yang lebih menonjol dalam kancah global. Keberadaan di BRICS memberi kesempatan menjadi “penghubung” antara Asia Tenggara dan negara‐negara Global South. Ini sesuai dengan aspirasi memperkuat suara Indonesia dalam tata dunia yang lebih adil dan inklusif.
4. Katalisasi Pembangunan Domestik
Kerjasama BRICS dapat mendukung transfer teknologi, peningkatan kapasitas institusi, pengembangan industri nasional, serta rangka kerja sama yang mendukung target pembangunan jangka panjang Indonesia.
Tantangan yang Perlu Diantisipasi
Meski banyak peluang, keanggotaan BRICS juga menghadirkan sejumlah tantangan yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah Indonesia:
1. Keseimbangan Hubungan Internasional
Bergabung dengan BRICS tidak berarti secara otomatis “melawan Barat”, namun Indonesia tetap harus menjaga hubungan baik dengan mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kebijakan “seribu kawan, satu musuh” atau “bebas dan aktif” tetap relevan. Perlu strategi diplomasi yang hati‐hati agar tidak terjebak dalam pertarungan blok yang bisa merugikan.
2. Kapasitas Institusi dan Implementasi
Untuk memanfaatkan keanggotaan BRICS secara optimal, Indonesia harus memastikan institusi pemerintahan dan sektor swasta mampu beradaptasi dengan mekanisme kerjasama internasional yang kompleks. Kesiapan struktural dan regulasi menjadi faktor penting.
3. Ekspektasi Publik dan Hasil Nyata
Pemerintah harus mampu mengkomunikasikan manfaat keanggotaan BRICS kepada publik dan mewujudkan hasil nyata seperti investasi, kerja sama teknologi, dan pengembangan sektor strategis. Tanpa hasil yang terlihat, keanggotaan bisa dianggap simbolis saja.
4. Risiko Geopolitik dan Ekonomi
Perubahan pola kerjasama global bisa membawa risiko seperti tekanan dagang, perubahan aliansi, atau dampak ekonomi dari konflik global. Indonesia perlu fleksibilitas dan strategi mitigasi risiko yang baik.
Implikasi bagi Ekonomi dan Diplomasi Indonesia
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS memiliki dampak langsung dan jangka panjang pada ekonomi dan diplomasi nasional:
- Ekonomi: Potensi peningkatan ekspor ke negara‐anggota BRICS, investasi baru, dan proyek infrastruktur kerjasama. Selain itu, akses ke pembiayaan alternatif dapat mempercepat pembangunan sektor strategis.
- Diplomasi: Indonesia menjadi lebih aktif di forum Global South dan memiliki pijakan untuk mendorong reformasi tata dunia, termasuk sistem keuangan internasional dan lembaga multilateral.
- Regional: Sebagai negara ASEAN terbesar, posisi Indonesia di BRICS turut membawa peran kawasan menjadi lebih signifikan dalam dinamika ekonomi global. Hal ini juga membuka jalan bagi kerjasama di dalam ASEAN yang lebih aktif.
- Tantangan Kebijakan: Pemerintah perlu mengintegrasikan strategi BRICS ke dalam kebijakan nasional seperti pembangunan industri, transformasi ekonomi, dan reformasi institusi supaya manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Kesimpulan
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan tonggak penting yang mencerminkan ambisi negara ini untuk bermain di panggung global dengan posisi yang lebih strategis. Kombinasi peluang yang besar dan tantangan yang nyata menuntut kebijakan yang matang, diplomasi yang cermat, serta kesiapan institusi.
Jika dikelola dengan baik, hubungan Indonesia dengan BRICS bisa menjadi katalis bagi percepatan pembangunan, penguatan ekonomi nasional, dan peningkatan peran dalam tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif. Sebaliknya, tanpa implementasi yang jelas, keanggotaan ini bisa hanya menjadi simbol tanpa hasil konkret.
Dengan demikian, menjadi anggota BRICS bukan hanya soal bergabung dalam sebuah blok internasional, tetapi juga soal bagaimana Indonesia memanfaatkan platform tersebut untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kemandirian strategis. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bersinergi supaya langkah ini benar‐benar membawa manfaat nyata bagi bangsa.
