Fraksi Gerindra mendesak Pertamina dan aparat hukum untuk menumpas mafia migas di internal perusahaan. Pencopotan oknum korupsi dan transparansi tata kelola jadi syarat pulihkan kepercayaan publik.
Isu mafia minyak dan gas (migas) di Indonesia kembali memicu kegelisahan publik setelah terungkapnya dugaan korupsi besar di tubuh PT Pertamina. Fraksi Gerindra, melalui beberapa anggotanya seperti Mulyadi dan Bambang Haryadi, secara lantang meminta agar Pertamina melakukan pembersihan internal yang menyeluruh terhadap oknum-oknum mafia migas. Desakan ini muncul di tengah penyelidikan Kejaksaan Agung terhadap praktik tata kelola migas yang diduga merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah dalam periode 2018-2023. Artikel ini membahas tuntutan Gerindra, latar belakang kasus, tantangan yang dihadapi, dan apa saja langkah konkret yang diharapkan.
BACA JUGA : Bambang Tanoesoedibjo Jadi Tersangka Kasus Korupsi Bansos
Latar Belakang Kasus Mafia Migas di Pertamina
- Kasus korupsi di PT Pertamina Persero sudah memasuki babak hukum, dengan penetapan tujuh orang tersangka terkait tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang. Kerugian negara dalam kasus ini dilaporkan mencapai Rp 193,7 triliun.
- Modus yang disangka terjadi antara lain: mark up harga impor minyak mentah dan BBM, pengiriman impor dengan harga mahal, bahkan dugaan bahwa BBM berkualitas lebih rendah (Pertalite / RON 90) dipasarkan sebagai BBM kualitas lebih tinggi (Pertamax / RON 92).
Tuntutan Gerindra
Fraksi Gerindra melalui beberapa wakilnya mengemukakan beberapa tuntutan tegas:
- Pembersihan Internal “Operasi Besar-Besaran”
Anggota Gerindra, seperti Mulyadi, meminta manajemen Pertamina, terutama jajaran pimpinan, untuk segera membersihkan mafia migas yang sudah lama dianggap bercokol di internal perusahaan. - Dukungan dan Komitmen dari Pemerintah Pusat dan Presiden
Gerindra mendesak pemerintah, termasuk Presiden, agar menunjukkan komitmen nyata dengan menjadi motor pengawasan dan pemberantasan mafia migas. Tanpa dukungan tertinggi, Gerindra melihat bahwa keberhasilan pembersihan akan sulit tercapai. - Transparansi dan Audit Tata Kelola Migas
Ditekankan bahwa Pertamina harus melakukan audit atas seluruh operasi migas: impor, kontrak kerja sama, distribusi, hingga pengolahan dan pengiriman BBM. Informasi publik mutlak untuk memperbaiki kepercayaan. - Pertanggungjawaban Oknum yang Terlibat dan Penegakan Hukum Tegas
Tak hanya penangkapan tersangka, Gerindra menginginkan hukuman berat untuk pelaku agar menjadi efek jera. Oknum yang diduga terlibat baik di internal Pertamina maupun pihak eksternal tidak boleh luput dari penyelidikan dan pengadilan. - Pembenahan Regulasi dan Penguatan Pengawasan
Gerindra juga menyinggung perlunya revisi regulasi migas serta penguatan lembaga pengawas agar tata kelola sektor energi lebih bersih dan akuntabel. Regulasi yang ada harus diperbarui agar celah korupsi dan manipulasi bisa ditutup.
Tantangan dalam Pemberantasan Mafia Migas
Walaupun desakan Gerindra kuat dan kasus sudah diusut kejalur hukum, ada beberapa tantangan nyata:
- Kolaborasi Internal dan Eksternal
Mafia migas bukan hanya melibatkan oknum internal Pertamina, tetapi juga pihak eksternal, seperti kontraktor, pemilik bisnis impor, pihak swasta rekanan, dan mungkin jaringan “backing” politik. - Kesulitan Bukti Teknis dan Spesifikasi
Modus seperti blending, mark up, impor bahan tidak sesuai kualitas kilang, dan jalur distribusi yang kompleks memerlukan bukti teknis (lab, audit, forensik) yang kuat agar kasus bisa terungkap dan tidak gugur di pengadilan. - Kepercayaan Publik yang Rugged
Saat publik mendengar isu oplosan RON atau BBM yang dibayar mahal tapi kualitas rendah, kepercayaan terhadap Pertamina dan lembaga pengawas menurun. Ini membuat komunikasi publik menjadi aspek penting yang selama ini dianggap kurang optimal. - Regulasi dan Pengawasan yang Lemah atau Tertinggal
Adanya regulasi yang belum cukup kuat dan pengawasan yang belum merata menjadikan mafia migas memiliki ruang gerak. Lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait harus berperan aktif dan terkoordinasi.
Harapan dan Langkah Ke Depan
Berdasarkan tuntutan dan situasi di lapangan, beberapa langkah konkret yang diharapkan agar usaha pemberantasan mafia migas lebih efektif:
- Pembentukan Tim Khusus Internal Pertamina + Pengawasan Independen
Sebuah tim internal yang bebas dari konflik kepentingan dan dilengkapi auditor eksternal harus dibentuk untuk mengaudit seluruh aspek pengadaan, impor, dan distribusi BBM. - Audit Nasional dan Transparansi Data
Pemerintah dan DPR harus mendapatkan data lengkap mengenai kontrak impor, distribusi, harga, spesifikasi kilang, dan margin keuntungan. Laporan publik secara rutin bisa membantu. - Penguatan Regulasi dan Perundang-undangan Migas
UU Migas perlu direvisi agar kewenangan Pertamina dan pengawasan terhadap importir dan distributor BBM lebih jelas dan tegas. Sanksi harus memiliki efek jera. - Peran Aktif Presiden dan Kepala Pemerintahan
Sejak Presiden memiliki fungsi kepemimpinan tertinggi, Gerindra berharap Presiden Prabowo Subianto menjadi panglima perang dalam pemberantasan mafia migas agar dorongan kebijakan bisa berjalan tanpa hambatan. - Komunikasi Publik dan Pemulihan Kepercayaan
Pertamina harus melakukan komunikasi yang jujur dan transparan kepada publik tentang hasil audit, langkah pembersihan, dan status kualitas BBM yang dikonsumsi.
Kesimpulan
Desakan Gerindra kepada Pertamina untuk “sikat mafia migas” adalah panggilan penting dalam konteks pemerintahan yang menjanjikan reformasi dan akuntabilitas. Kasus korupsi migas yang telah terbongkar menuntut tindakan nyata: bukan hanya operasi hukum, tetapi juga pembenahan struktural, regulasi yang kuat, audit menyeluruh, dan transparansi publik.
Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang sangat strategis tak hanya harus merespons secara hukum, tetapi juga harus menjaga kepercayaan rakyat sebagai konsumen dan pemilik perusahaan melalui negara. Jika semua pihak—pemerintah, DPR, aparat hukum, dan Pertamina sendiri—bersinergi, pemberantasan mafia migas bukan hanya retorika, tapi bisa menjadi kenyataan yang membawa manfaat besar bagi stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.
