Mediainfo.biz – Presiden Trump perintahkan penggunaan nama “Department of War” sebagai sebutan simbolis bagi Departemen Pertahanan, ingin tonjolkan semangat militer agresif.
1. Langkah Simbolis: Presiden Trump Perintahkan “Department of War”
Pada 5 September 2025, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan penggunaan istilah “Department of War” sebagai judul sekunder untuk Departemen Pertahanan (Department of Defense). Meskipun demikian, istilah resmi tetap “Department of Defense” karena perubahan nama resmi membutuhkan persetujuan Kongres.
2. Alasan dan Rencana Formalisasi
Dalam siaran pers, Gedung Putih menyatakan bahwa label “Department of War” dianggap lebih mencerminkan kekuatan dan ketegasan militer ketimbang istilah “Defense” yang dinilai terlalu pasif. Presiden Trump menyebut istilah lama lebih bersejarah dan mencerminkan semangat “kemenangan”.
Lebih lanjut, perintah tersebut juga memberikan wewenang kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk menggunakan gelar “Secretary of War” dalam konteks non-statutori dan seremonial. Trump meminta rekomendasi legislatif atau eksekutif untuk melegalkan perubahan secara permanen.
3. Sejarah di Balik Nama “Defense”
Awalnya, lembaga ini bernama War Department hingga tahun 1947, ketika melalui Undang-Undang Keamanan Nasional, Departemen ini digabungkan dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara ke dalam Department of Defense, agar koordinasi militer lebih efektif setelah Perang Dunia II.
4. Segera Diimplementasikan Secara Simbolis
Meskipun perubahan legal belum terjadi, pergantian nama ini mulai diaplikasikan secara cepat dalam komunikasi publik, sosial media, serta materi seremonial di Pentagon. Pendukung perubahan menyebutnya sebagai penguatan “warrior ethos” di militer AS.
5. Biaya dan Kekhawatiran Praktis
Para kritikus menyayangkan pengeluaran yang tak perlu, karena rebranding seperti ini bisa menelan biaya puluhan juta dolar untuk mengganti logo, seragam, stiker, hingga dokumen resmi. Selain itu, banyak yang berpandangan bahwa perubahan ini lebih merupakan gestur retoris daripada kebijakan substantif, mengalihkan perhatian dari isu pertahanan yang lebih mendesak.
6. Kritik atas Makna dan Konteks Politik
Berbagai analis politik dan militer menganggap inisiatif ini sebagai bagian dari agenda Presiden Trump untuk menegaskan citra agresif dan otoritarian. Sebagian menyamakan ini dengan “madman theory” — strategi menciptakan ketidakpastian lewat simbol kekuatan ekstrem — yang kontroversial secara politis. Kritikus lain menyatakan bahwa pendekatan seperti ini bisa memicu ketegangan global tanpa strategi yang jelas.
7. Reaksi dan Debat Politik
Beberapa anggota parlemen Partai Republik mendukung langkah simbolis ini, melihatnya sebagai penghormatan atas tradisi militer AS dan sebagai protes terhadap apa yang mereka anggap sebagai kultur “woke” dalam institusi pertahanan.
Namun, oposisi dan pakar keamanan mengatakan perubahan nama tanpa substansi tak memiliki dampak strategis signifikan dan justru menyulitkan legitimasi institusi militer di mata publik dan dunia internasional.
8. Potensi Legislasi dan Masa Depan
Trump sudah meminta Presiden Hegseth untuk merekomendasikan tindakan legislatif agar perubahan menjadi resmi. Tapi realisasi permanen sangat bergantung pada dukungan Kongres, yang belum pasti.
Sampai ada persetujuan dari legislatif, Departemen Pertahanan tetap merupakan nama legal dan resmi.
Kesimpulan
Presiden Trump meluncurkan perubahan simbolis dengan menjadikan “Department of War” sebagai julukan sekunder Departemen Pertahanan AS, guna menggantikan citra yang dianggap terlalu defensif dengan identitas militer yang lebih agresif. Langkah ini bersifat simbolis karena perubahan legal tetap memerlukan persetujuan Kongres. Gerakan ini menuai pujian dari pendukung nasionalis serta kritik dari berbagai kalangan yang menilai sebagai politik retoris tanpa fondasi strategis yang kuat.
